Satukota.com – Penonaktifan sementara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat, Riza Nasrul Falah, menjadi sorotan setelah dugaan keterlibatannya dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Keputusan resmi tersebut diambil oleh Bawaslu RI pada 8 Maret 2025.
Riza Nasrul Falah, yang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk periode 2023–2028, harus menerima keputusan yang tak terduga ini. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 61/HK.01.01/K1/03/2025 yang diterbitkan pada 8 Maret 2025 di Jakarta. Keputusan penonaktifan sementara ini berlaku sampai batas waktu yang ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menjadi pihak yang berwenang dalam penanganan kasus ini.
Penonaktifan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polres Cimahi pada 5 Maret 2025. Dalam operasi tersebut, Riza Nasrul Falah diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan Riza dalam kasus ini turut diperkuat oleh pemberitaan media massa pada 7 Maret 2025 yang mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai kejadian tersebut. Selain itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan surat resmi yang membenarkan adanya peristiwa tersebut dan memberikan informasi lebih lanjut terkait proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam surat keputusan yang diterbitkan, ditegaskan bahwa penonaktifan ini bersifat sementara. Artinya, Riza Nasrul Falah masih memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dan menjalani proses hukum yang sedang berlangsung. Proses ini akan berlangsung hingga batas akhir yang ditentukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini BNN. Bawaslu RI juga menyatakan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Seiring dengan berjalannya waktu, kasus ini menjadi perhatian publik, terutama mengingat posisi Riza Nasrul Falah yang cukup strategis dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai Ketua Bawaslu, tugas utama Riza adalah memastikan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, keterlibatannya dalam kasus narkotika menambah kompleksitas situasi yang sedang dihadapi oleh lembaga tersebut.
Menurut pafipckabbanyuwangi.org, penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius yang dapat berdampak luas, tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh keteladanan. Dalam hal ini, langkah cepat yang diambil oleh Bawaslu RI untuk menonaktifkan sementara Riza Nasrul Falah dinilai sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga integritas lembaga.
Penonaktifan sementara ini juga mencerminkan komitmen Bawaslu untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas institusinya. Bawaslu harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan norma yang berlaku. Bawaslu juga berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil, dan jika terbukti bersalah, maka sanksi yang sesuai akan diberikan.
Di sisi lain, masyarakat berharap agar proses hukum terhadap Riza Nasrul Falah berjalan dengan transparan dan profesional. Mereka berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi sorotan sementara, tetapi juga memberi pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas publik. Selain itu, masyarakat juga menanti langkah konkret yang akan diambil oleh Bawaslu terkait dengan posisi Riza yang kosong selama proses ini berlangsung.
Keputusan ini juga membuka perbincangan lebih luas mengenai pengawasan terhadap aparatur negara, khususnya dalam hal pemberantasan narkotika. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pejabat publik semakin marak, yang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistematis. Masyarakat berharap agar lembaga-lembaga negara dapat lebih proaktif dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika, baik oleh pejabat maupun masyarakat umum.
Selain itu, Bawaslu juga perlu memastikan bahwa kejadian ini tidak mempengaruhi jalannya pemilu yang sedang berlangsung. Kepercayaan publik terhadap Bawaslu sangat penting untuk memastikan pemilu yang bersih dan adil. Oleh karena itu, lembaga ini harus terus bekerja keras untuk menjaga independensinya dan mengatasi tantangan yang muncul akibat kejadian ini.***
