Satukota.com – Pemerintah Kota Cimahi menghentikan sementara layanan pengangkutan sampah rumah tangga mulai 21 hingga 27 April 2025.
Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari penetapan Status Tanggap Darurat Sampah oleh Wali Kota Cimahi.
Selama masa penghentian, masyarakat diminta berpartisipasi aktif dengan memilah sampah secara mandiri dari rumah.
Penanganan sampah di Kota Cimahi memasuki babak baru setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 660/Kep.1792-DLH/2025.
Keputusan ini menetapkan status darurat terhadap persoalan sampah, mengindikasikan bahwa volume dan penanganan limbah telah mencapai titik kritis.
Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi kondisi ini dan mengambil langkah taktis demi mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penghentian sementara pengangkutan sampah rumah tangga.
Langkah ini dilakukan guna memfokuskan tenaga dan sumber daya pada penanganan sampah yang telah menumpuk di berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Selama masa penghentian, masyarakat diminta berkontribusi aktif melalui pemilahan sampah organik dan anorganik di rumah masing-masing.
Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga menjadi bagian penting dalam strategi jangka menengah penanganan limbah di Kota Cimahi.
Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengerahkan armada dan petugas untuk menjalankan program bertajuk Clean Up TPS.
Program ini difokuskan untuk membersihkan titik-titik TPS yang mengalami penumpukan sampah akibat peningkatan volume harian.
Sejumlah TPS di Cimahi diketahui sudah mengalami kelebihan kapasitas bahkan sebelum SK darurat sampah ini dikeluarkan.
Pemerintah berharap melalui program Clean Up TPS, jalur distribusi sampah dari rumah ke TPS bisa kembali lancar ketika layanan reguler dimulai.
Setelah masa penghentian berakhir, layanan pengangkutan sampah akan kembali dilakukan mulai tanggal 28 April 2025.
Namun, sistem pengangkutan kali ini akan dilakukan secara terjadwal dan berdasarkan jenis sampah.
Sampah organik akan diangkut setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu, sementara sampah anorganik diambil setiap hari Selasa dan Kamis.
Hari Jumat dan Minggu dikhususkan untuk kegiatan pembersihan di TPS oleh petugas DLH.
Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi risiko penumpukan di kemudian hari.
Kebijakan ini menjadi langkah awal dari upaya reformasi sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Cimahi secara berkelanjutan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa mulai tanggal 5 Mei 2025, hanya sampah yang telah dipilah sesuai ketentuan yang akan diangkut oleh petugas.
Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap sistem baru yang lebih tertib dan ramah lingkungan.
DLH Kota Cimahi menyampaikan bahwa pemilahan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi merupakan kewajiban kolektif seluruh warga.
Dengan memilah sampah sejak dari rumah, masyarakat telah membantu mengurangi beban penanganan akhir di TPS maupun TPA.
Kampanye edukatif juga akan digencarkan selama masa penghentian agar warga memahami tata cara pemilahan sampah yang benar.
Poster, media sosial, dan sosialisasi langsung ke warga akan menjadi sarana penyebaran informasi yang massif.
Pemerintah optimistis bahwa dengan keterlibatan aktif masyarakat, persoalan sampah di Cimahi dapat dikendalikan dengan lebih efektif.
Tantangan darurat sampah ini menjadi momentum penting untuk mengubah pola lama menjadi sistem pengelolaan yang berdaya tahan.
Berbagai komunitas lingkungan di Cimahi turut menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah maju yang selama ini dinanti.
Sebagian relawan bahkan telah memulai aksi bersih-bersih mandiri dan membuka pos edukasi tentang pemilahan sampah di beberapa titik.
DLH menyebutkan bahwa data terbaru menunjukkan peningkatan drastis dalam volume sampah rumah tangga pasca-Lebaran, yang turut memperparah kondisi.
Ketika fasilitas pengolahan tidak mampu mengimbangi lonjakan limbah, upaya jangka pendek seperti penghentian layanan dianggap sebagai solusi darurat.
Namun, penghentian layanan hanyalah salah satu bagian dari upaya besar dalam merancang ulang sistem persampahan di kota ini.
Pemerintah berencana menambah fasilitas komposting, memperluas edukasi lingkungan ke sekolah-sekolah, dan memperkuat sinergi dengan swasta dan komunitas.
Jika sistem ini berhasil diterapkan secara konsisten, Cimahi bisa menjadi contoh kota kecil yang berhasil menata ulang sistem pengelolaan sampahnya secara mandiri dan berkelanjutan.
Krisis sampah Cimahi tidak hanya soal tumpukan limbah, tetapi juga soal budaya dan kesadaran kolektif yang sedang dibentuk ulang.
Mencari artikel kesehatan? Kunjungi: pafiilath.org***
